"Maksud saya kalau PPATK menemukan rekening transaksi atau rekening gendut yang mencurigakan yang dimiliki oleh anggota DPR segera saja dilaporkan ke KPK untuk segera dilakukan pengusutan dan pemeriksaan. Bukan dengan cara diomongkan ke publik semata," ungkap Hajriyanto kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/1/2013).
Bagi dia, temuan yang hanya diomongkan ke publik tidak menyelesaikan masalah, justru hanya membuat situasi politik gaduh. "Pengumuman ke publik itu yang bikin gaduh. Saya mengharapkan koruptornya ketangkap, tetapi politik tidak gaduh. Ibaratnya "ikannya ketangkap, tapi airnya tidak keruh". Kalau cuma diomongkan saja itu airnya saja yang keruh (politik gaduh) tapi ikannya tetap saja tidak ketangkap," tegasnya.
Dikatakannya, temuan rekening gendut tak hanya kali ini saja, melainkan beberapa temua serupa seperti rekening gendut Polri, PNS muda di Ditjen Pajak dan sebagainya pernah mencuat ke publik. Namun, kasus itu hanya menjadi publik semata dan tidak pernah tuntas hingga saat ini. "Coba perhatikan sejak kapan isu rekening gendut petinggi Polri, Banggar DPR, PNS muda belia di Ditjen Pajak, dan lain-lainnya itu? Sudah sejak lama sekali tetapi tidak ada kelanjutannya. Tetap saja hanya menjadi wacana," imbuh politikus Golkar itu.
Padahal, pihaknya berharap besar terhadap kedua lembaga itu untuk memberantas para koruptor. Sehingga, temuan itu tidaknya membuat gaduh situasi politik saja.
"Walhasil, kita geregetan saja pada KPK dan PPATK. Geregetan karena harapan kita kepada lembaga itu sangat besar, tetapi tidak juga kunjung cepat menyikat koruptor-koruptor itu, sementara mereka bilang sendiri sebagai sudah tahu siapa-siapa koruptornya itu, Ini yang bikin gaduh," pungkasnya.
Posting Komentar - Back to Content