Buruh Tolak Rencana Penghapusan UMP

Rencana Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) menghapuskan penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun depan, mendapatkan penolakkan dari kelompok buruh. Rencana penghapusan UMP dinilai sebagai bentuk lepas tangan pemerintah propinsi atas kesejahteraan buruh, dan akan membuat buruh semakin terpojok.

Ketua Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Sumut, Minggu Saragih mengatakan, dengan penghapusan UMP, maka Struktur Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) juga akan dibubarkan. Sehingga buruh semakin kehilangan posisi tawar untuk mewujudkan upah layak.

Buruh atau pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Sumut dengan tegas menolak wacana penghapusan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. Selain itu, mereka juga menolak pembubaran Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) yang menjadi otoritas penentu UMP yang terdiri dari pengusaha, serikat pekerja atau buruh dan pemerintah.

"Sedangkan ada Depeda saja aspirasi keinginan kita mendapatkan kesejahteraan belum kunjung terpenuhi. Apalagi kalau dibubarkan. Ini sama dengan mengacak-acak kepentingan buruh, karena buruh akan terkotak-kotak berdasarkan upah. Makin tertekan lah kita ini."Jelas Minggu, Senin (17/12/2012).

Sementara itu, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumut berpendapat lain. Kelompok buruh ini justru mendukung  penuh keputusan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang telah mengagendakan membekukan Depeda Sumut dan penghapusan UMP.

"Ketetapan upah kan nantinya akan berlaku di kabupaten/kota, jadi sudah seharusnya pemerintah kabupaten/kota saja yang memutuskan ketetapan upahnya. Mereka lebih tau kondisi perekonomian di masing-masing daerahnya. Pengeneralisiran selama ini juga mendapat begitu banyak keberatan dari pemerintah kabupaten/kota." ungkap Ketua KSBSI Sumut, Edward Pakpahan.

Rencana penghapusan ketetapan upah ini sendiri mencuat setelah kelompok buruh terus menekan pemerintah untuk menetapkan upah sesuai tuntutan buruh sebesar Rp.2,2 juta.

Sejumlah pihak pun mencoba melemparkan bola panas, yang menunggangi demo buruh dengan kepentingan politik tertentu, sehubungan dengan semakin dekatnya momentum pemilihan gubenur.

Related Post:

Ekonomi

• Pertambangan di NTT Diklaim Rusak Lingkungan
• Kuota BBM Diprediksi Jebol, Menkeu Agendakan Bertemu Jero
• Kepastian Hukum Diperlukan Demi Stabilitas Investasi
• Kondisi Perburuhan RI Tak Kondusif
• BI: Pertumbuhan Ekonomi Domestik Semakin Baik
• Lepas 15,25% Saham, SAME Yakin Bisa Tetap Likuid
• 2 Perusahaan Ini Tutup Akibat Tak Mampu Bayar Upah Minimum
• Menkeu Optimistis Ekonomi RI Terbaik ke-2
• PTKP Naik, PPN Akan Bertambah
• DJP: Kasus Asian Agri Warning Bagi Pengemplang Pajak