"Kalau kita mengingat kembali preoses pemilihan kepada daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dari KPU calon kepala daerah dan masyarakat pemilih. Perlu dilihat juga masyarakat yang memilih harusnya ada pembelajaran dan sosialisasi agar cerdas memilih," jelas Sari saat berbincang dengan Okezone, Rabu (19/12/2012) malam.
Sari menambahkan, maraknya praktik money politic yang terjadi dalam sebuah proses Pilkada juga menunjukkan si kandidat begitu bernafsu menjadi kepala daerah. Padahal, ia pun belum tentu mengerti tugas yang akan diembannya nanti sebagai pejabat daerah.
"Partai politik yang mencalonkannya harus memilih tokoh yang berkualitas. Bisa saja berasal dari kalangan independen yang memiliki catatan baik dan disosialisasikan kepada rakyat ketimbang, hanya mengobral janji yang membodohkan pemilih," terangnya.
Dia menambahkan, penyimpangan yang dilakukan oleh seorang bupati maupun wali kota merupakan kesalahan oknum yang akhirnya merusak citra seluruh kepala daerah di Indonesia. Sedangkan, kepala daerah di seluruh Indonesia merupakan jabatan politis, bukan struktural. sehingga juga tidak ada sangkut pautnya dengan otonomi daerah (otda).
"Hanya saja kepala daerah tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah dari rakyat yang sudah memilihnya," imbuh Sari.
Menurutnya, otda sebenarnya bagus dan sangat positif bagi daerah. Ironisnya, masih saja ada oknum kepala daerah yang memanfaatkan otda untuk melakukan penyimpangan. "Seharusnya kepala daerah di Indonesia mencontoh Jokowi-Ahok yang bisa membangun DKI. Semuanya berawal dari adanya niat," pungkasnya.
Posting Komentar - Back to Content