Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum akan mengaplikasikan Peraturan Menteri No 12 Tahun 2012 yang melarang kendaraan dinas menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke suluruh Indonesia."Kendaraan dinas belum ada rencana, kita evaluasi dulu," kata Staf Ahli Kementerian ESDM Hadi Purnomo, dalam diskusi bertajuk "Solusi Tepat Subsidi BBM", di Menteng, Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Hadi menambahkan, saat ini pihaknya lebih konsentrasi pada penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Pasalnya, penyelewengan sangatlah merugikan karena menghalangi pengguna yang berhak menerima subsidi tersebut.
"Terus terang saja, masih banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan, ini terjadi karena keterbatasan pengawas," ungkap Hadi.
Menurut Hadi, untuk memangkas penyelewang tersebut harus ada pengetatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
"Sekarang Badan Pengatur kegiatan Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan pemda untuk meningkatkan pengawasan itu," tutup Hadi.
Related Post:
Ekonomi
- Pertambangan di NTT Diklaim Rusak Lingkungan
- Kuota BBM Diprediksi Jebol, Menkeu Agendakan Bertemu Jero
- Kepastian Hukum Diperlukan Demi Stabilitas Investasi
- Kondisi Perburuhan RI Tak Kondusif
- BI: Pertumbuhan Ekonomi Domestik Semakin Baik
- Lepas 15,25% Saham, SAME Yakin Bisa Tetap Likuid
- 2 Perusahaan Ini Tutup Akibat Tak Mampu Bayar Upah Minimum
- Menkeu Optimistis Ekonomi RI Terbaik ke-2
- PTKP Naik, PPN Akan Bertambah
- DJP: Kasus Asian Agri Warning Bagi Pengemplang Pajak
Posting Komentar - Back to Content